reformasi intelijen indonesia - An Overview
reformasi intelijen indonesia - An Overview
Blog Article
In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had composed individual, and contradictory, reports over the economic climate for cabinet ministers and to get a parliamentary committee. BIN also geared up an mistake-loaded briefing for parliament's International Affairs and Safety Commission just before John Howard's stop by to Indonesia in February 2002.
Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
Whilst formally faraway from coordination underneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could however ask BIN for data. “For a minister, I usually get info from The pinnacle of BIN and often inquire BIN to provide displays at ministerial meetings,” he explained.[three]
was marked through the permeation of intelligence of all facets of folks’s life. BAKIN grew to become a strategic intelligence operation motor vehicle for all issues, in addition to KOPKAMTIB, which carried out the purge of the PKI and its sympathizers with the military services territorial Command composition as well as STI. Opsus, which was in the beginning an intelligence operation aimed toward seizing West Papua with the Netherlands and enabling the confrontation with Malaysia, was later mobilized to spy on social, political, and spiritual daily life in Modern society, especially people and teams that can possibly oppose the situs web Soeharto federal government, and to perform intelligence operations experiencing the specter of separatism in Aceh, Papua, and East Timor.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.
The whole process of drafting the legislation on intelligence proposed while in the 1998 reform deal was callous. There were advantages and disadvantages regarding the need to have for this law, plus the draft proposed by the government was greatly criticized. Nonetheless, the draft presented the regulation enforcement authority to intelligence equipment with exclusive powers in civilian strategic intelligence operations.
Rizal juga menyuarakan hal yang serupa dengan Aditya, bahwa akuntabilitas sangat penting dalam menjaga efektivitas pengawasan intelijen. Ia menegaskan bahwa walau pengawasan intelijen tidak bisa bersifat terbuka sepenuhnya, namun prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan.
Reformasi dalam rekrutmen dan kultur kerja intelijen menjadi bagian penting dalam upaya menjaga profesionalisme dan efektivitas lembaga intelijen dalam menjalankan tugasnya.